Tujuan Peraturan PERMENKES NO. 9 TAHUN 2017

Tujuan Peraturan PERMENKES – Menteri Kesehatan RI telah mengeluarkan Peraturan untuk Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

Download Software Apotek Dan Klinik Gratis Klik Disini !!

Peraturan PERMENKES NO. 9 TAHUN 2017

Permenkes ini mencabut aturan sebelumnya, yang berisi tentang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.

Waktu yang tidak sebentar kurang lebihnya 8 tahun dan tentu memerlukan kajian yang matang dan proses yang panjang untuk melewati proses tersebut. Terlebih lagi dengan munculnya berbagai aturan baru yang terkait dengan apotek itu sendiri contohnya saja seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Permenkes Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan aturan-aturan terkait lainnya.

Aturan baru tersebut berisi tentang pelayanan, adminsitrasi dan praktek izin pengobatan pada pasien yang diniali cukup rumit.

Tujuan Pengaturan Apotek

Pengaturan Apotek ini bertujuan untuk:

  1. meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek;
  2. memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek; dan
  3. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Peraturan Permenkes No.9 Tahun 2017

Sulitnya Menyusun Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan sudah pasti tidaklah mudah. Tahapan demi tahapan yang harus dilakukan meliputi sebagaimana berikut; perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Tahapan-tahapan tersebut memang harus dilalui untuk menghindari adanya aturan yang bersifat “abu-abu”, multitafsir, bertentangan dengan aturan di atasnya agar terjalanya sistem peraturan yang baik  dan jika memang atran tersebut tak mampu di jalani maka aka terjadi ketidak harmonisan dengan aturan sejenisnya. Untuk itu diperlukan pula uji publik pada tahapan peraturan perundang undangan tentang pembahasan sebelum peraturan disahkan dan diresmikan.

Uji publik perlu juga  dilakukan untuk meminta saran dan masukan dari berbagai pihak khususnya di luar pemerintahan dalam penyempurnaan rancangan peraturan. Dari segi bahasa peraturan harus di mengerti oleh masyarakt luas itu sendiri. Bahasa peraturan juga harus mengikuti kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan dan pengejaannya menurut kamus besar Bahasa Indonesia. Yang terpenting dari itu adalah; bahasa peraturan punya ciri khas tersendiri berupa kejelasan pengertian, kebakuan, keserasian, ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan norma dan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisannya harus tepat dan cermat.

Definisi istilah kefarmasian menurut Permenkes No. 9 Tahun 2017

Permenkes No. 9 Tahun 2017 mendefinisikan apotek sebagai sarana kesehatan umum bagi masyarakat dan pelayanan kefarmasian tempat dilakukanya praktek kefarmasian oleh apoteker. Ada juga Surat Izin Apotek atau biasanya disingkat dengan sebutan (SIA), pengertian SIA sendiri adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan apotek.

Jika kita lebih mencermati, maka definisi apotek dan SIA ini sejalan dengan aturan-aturan perundang-undang  sebelumnya saling berkaitan sehingga izin dan penyelenggaraan apotek diberikan kepada apoteker, bukan hanya untuk izin sebagai sarana semata. Definisi tersebut sudah terjawab dengan jelas dan detail.

Instansi yang mengeluarkan izin apotek

Selanjutnya kita akan membahas tentang instansi, dan kemudian yang terkait dengan instansi yang mengeluarkan izin apotek, permenkes ini tidak menyebutkan instansi tertentu, namun dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Bila merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perizinan daerah merupakan urusan pilihan dan melekat pada dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Maka dari itu bila pemerintah daerah kabupaten/kota menyebutkan instansi tersebut di keluarkan maka itu sudah menjadi keputusan yang bulat dan melekat pada dinas daerah setempat yang menyelenggarakan urusan instansi tersebut.

Pengelolaan untuk mengelola modal ini agar proses perizinan bisa terpenuhi dengan cara pembentukan dinas khusus yang gunanya yntuk memusatkan perizinan kewenangan pemerintah daerah setempat pada suatu instansi tersebut.

Pembentukan dinas khusus yang mengelola perizinan dan penanaman modal ini dimaksudkan untuk memusatkan proses perizinan yang sangat banyak dilingkup kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu instansi.

Akan tetapi nomenklatur instansi tersebut tidak diatur secara spesifik dalam aturan tersebut. Karena tidak diatur nomenklaturnya secara spesifik, maka nama dinas tersebut dapat saja berupa Dinas Penanaman Modal, Dinas Perizinan Terpadu, Dinas Perizinan Satu Pintu dan lain-lain.

Berbeda dengan urusan kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka nama instansinya disebutkan sebagai Dinas Kesehatan. Jika kembali kepada permenkes ini, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus segera berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal/Perizinan Terpadu setempat.

Hal ini perlu dilakukan agar terdapat kejelasan di instansi mana permohonan izin apotek dapat diajukan. Bila koordinasi antar instansi ini tidak segera dilakukan, maka banyak pihak yang dapat dirugikan, terutama apoteker sebagai pemohon izin apotek.

Juga perlu untuk di perhatikan pula bagaimana instansi itu sendiri di proses dan berjalan sesuai aturan dari dinas kabupaten/kota setempat yang mana kala suatu saat proses terebut mengalami kendala.

Catatan khusus terkait proses perizinan apotek

Yang juga harus menjadi catatan dalam permenkes ini adalah proses perizinan tersebut harus melibatkan unsur tenaga kefarmasian dari Dinas Kesehatan setempat, terutama tenaga apoteker.

Ini penting dilakukan dikarenakan apoteker-lah tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi tentang pelayanan kefarmasian yang akan dilakukan oleh apoteker di apotek.

Baca Juga : Pengertian Apotek Rakyat dan Tata Cara Pendirian Apotek

Kompetensi ini yang tidak dimiliki oleh tenaga kesehatan lain. Akan menjadi rancu ketika yang melakukan pemeriksaan terhadap izin apotek dilakukan oleh tenaga kesehatan lain, terlebih lagi oleh non tenaga kesehatan. Oleh karena itu, hasil akhir dari pemeriksaan setempat mutlak memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh petugas tenaga kefarmasian yang ditugaskan.

Kewajiban apoteker membayarkan pajak penghasilan

Hal menarik lainnya yang ada dalam permenkes ini adalah kewajiban apoteker sebagai pemohon untuk melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan melampirkan NPWP, maka apoteker dianggap sebagai wajib pajak pribadi. Sebagai wajib pajak pribadi, maka apoteker memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) yaitu pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Yang menjadi persoalan adalah apabila apotek bukan sepenuhnya milik apoteker, namun bekerjasama dengan pemilik modal.

Menurut Ketua Umum GP Farmasi Jatim Drs. Paulus Totok Lusida,Apt, saat ini siapapun diera online sekarang tidak akan bisa menghindar dari yang namanya pajak.

Untuk itu penting adanya seorang apoteker yang melaksanakan tugas kefarmasiannya memahami dan sedianya bisa menerapkan keseluruhan pelaporan pajak tersebut dibawah kendali apoteker karena Pemilik Sarana Apotek yang mayoritas saat ini bukan apoteker belum tentu mengerti mengenai pajak.

Sekalipun pelayanan kefarmasian sepenuhnya dilakukan oleh apoteker, namun urusan keuangan apotek terkadang masih ditangani oleh pemilik modal. Ini akan menjadi kendala manakala apoteker tidak mendapatkan akses yang memadai atas urusan keuangan apotek.

Padahal yang tercatat sebagai wajib pajak adalah apotekernya, bukan pemilik modal.

Masih berkaitan dengan hal perpajakan, banyak kasus yang ditemukan di lapangan yaitu apotek masih dibebankan oleh beberapa pungutan pajak dari petugas Dinas/Badan Pendapatan Daerah.

Besaran pungutan pajak yang dikenakan biasanya dihitung dari omzet bulanan yang diperoleh apotek. Terlepas dari apa dasar hukum yang digunakan, kejadian ini mestinya menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya apoteker memahami kembali aturan-aturan terkait perpajakan.

Jadi seharusnya pajak yang dibebankan diapotek adalah pajak profei karena apotek merupakan bukan subyek hukum melainkan tempat praktek kefarmasian.dan sarana praktek.

Memahami kebutuhan dilapangan sejauh itu maka dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak provinsi Jawa Timur menjelaskan diwakili oleh Henry, Sumber penyerapan pajak saat ini baru 65%.

Jika ada masukan demikian dari IAI Jatim, maka perlu dijelaskan lebih detail lagi mengenai mana yang harus dipahami oleh seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya

Peran IAI dalam pengawasan apotek

Pada bagian akhir permenkes ini, ada peran serta Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam melakukan pengawasan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi IAI dalam setiap jenjang kepengurusannya dari tingkat pengurus pusat sampai pengurus cabang.

IAI harus semakin meningkatkan sinerginya dengan instansi-instansi terkait khususnya Dinas Kesehatan dan Balai/Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) setempat. Dengan sinergi yang baik tersebut, maka apoteker dihaarpkan dapat semakin meningkatkan peran serta dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat.

Akhirnya, mari kita berharap agar Permenkes No. 9 Tahun 2017 ini dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek dan memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dengan tetap menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.