Pengertian Apotek Rakyat dan Tata Cara Pendirian Apotek

Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan.

Apotek Rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik.

Apotek dilarang menyediakan Narkotika dan Psikotropika atau semacamnya, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar juga termasuk sesuatu yang harus dihindari oleh Apotek itu.

Keselamatan dan tanggung jawab adalah pelayanan nomor 1 dalam ilmu kesehatan maka dari itu pelayanan kefarmasian juga harus lebih bijak dalam memilih dan meracik obat itu sendiri layak atau sudah tak layak pakai.

Setiap Apotek Rakyat harus memiliki 1 orang Apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh Asisten Apoteker.

Apoteker dan Asisten Apoteker dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan standar profesi masing-masing, satu sama lain saling membantu dan agar kondisi Apotek itu sendiri bisa aman terkondusif karna adanya koordinasi dari 2 pihak tersebut.

DOWNLOAD SOFTWARE APOTEK DAN KLINIK GRATIS KLIK DISINI !!

Apotek Rakyat

Apotek Untuk Rakyat

Apotek Rakyat

Apotek rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 284/MENKES/PER/III/2007 Tahun 2007 tentang Apotek Rakyat (“Permenkes 284/2007”). Pengaturan Apotek Rakyat ini bertujuan untuk:

  1. Memberikan pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi Apotek Rakyat.
  2. Pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan Apotek Rakyat.
  3. Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kefarmasian yang baik dan benar.
  4. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap obat yang murah dan berkualitas
  5. Mengubah mind-set (cara berfikir) orng Indonesia agar mempunyai jiwa interpreneurship (kewirausahaan)

Standar dan Persyaratan Apotek Rakyat

Apotek Rakyat juga harus memilik syarat dan ketentuan, sebagaimana yang dimaksud berikut ini merupakan syarat dan ketentuan Apotek Rakyat :

I. Ketenagaan

Apotek Rakyat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh Asisten Apoteker keduanya memang memiliki peran utama di dalam Apotek Rakyat itu sendiri.

II. Sarana dan Prasana

a.  Komoditi

Apotek Rakyat dapat menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Obat-obat tersebut sudah di cek terlebih dahulu sebelum di simpan biasanya oleh asistant Apotek itu sendiri, agar untuk keselamatan pasien yang diutamakan

b. Lemari Obat

Lemari obat harus dapat melindungi obat yang disimpan maupun obat keras,obat bebas, dan sebagainya. Supaya aman lemari tersebut dikunci dengan rapat agar tidak di salah gunakan atau tindakan pencurian lainya.

c. Lingkungan

Apotek Rakyat juga harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat bagaimanapun caranya masyarakat ingin berobat dengan akses dan jalan pintas yang mudah untuk di cari dan memiliki sebuah papan nama sebagai tanda pengenal bahwa itu Apotek Rakyat yang dapat dilihat dengan jelas, berisi antara lain: Nama Apotek Rakyat, nama apoteker penanggung jawab, dan nomor ijin Apotek dan sebagainya.

Lingkungan memang harus betul diperhatikan, Apotek Rakyat harus dapat menjaga kebersihannya bebas dari hewan pengerat, serangga/pest, dan kotoran lainya contoh eperti debu di dalam etalase obat atau sampah bekas di dekat ruangan hal itu memang sangat menggangu pasien yang datang untuk berobat, dan ini juga harus perlu di perhatikan lagi memiliki suplai listrik yang cukup untuk menjalankan kegiatannya sungguh penting untuk proses jalanya check up di Apotek Rakyat itu sendiri, serta lemari pendingin apabila diperlukan untuk tempat penyimapanan berbagai macam obat.

Selain itu, Bangunan Apotek Rakyat sendiri harus kokoh dan terawat untuk dapat menjamin obat dan pasien atau juga perbekalan kesehatan di dalamnya dari pencemaran udara debu dan kotoran lainya, terutama  kerusakan akibat debu, kelembaban dan cuaca itu memang kondisi sangat memprihatinkan tak terawatnya bangunan itu sendiri mampu mengurangi daya tarik pasien yang ingin berobat di Apotek.

d. Kepemilikan Sarana

Sarana Apotek Rakyat dapat merupakan milik sendiri/sewa/kontrak.

III.  Pengelolaan

Pengelolaan persedian obat dan perbekalan kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan  dan persyaratan yang berlaku semua itu meliputi sebagai berikut perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expire First Out).

IV. Pelayanan

A. Pelayanan Resep

1. Skrining resep

Apoteker melakukan skrining resep meliputi:

a. Persyaratan administratif :

  • Nama, SIP dan alamat dokter;
  • Tanggal penulisan resep;
  • Tanda tangan/paraf dokter penulis resep;
  • Nama, alamat umur, jenis kelamin, dan berat badan        pasien;
  • Nama obat, potensi, dosis, jumlah yang diminta;
  • Cara pemakaian yang jelas;
  • Informasi lainnya;
  • Mengurus surat surat perizinan

b. Kesesuaian dan kejelasan farmasetik bentuk persediaan, dosis, potensi stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian juga harus di terapkan dengan baik dan tepat.

c. Pertimbangan klinis, adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter untuk segera  menulis resep tersebut  dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila memang perlu untuk menggunakan syarat persetujuan setelah pemberitahuan resep tersebut.

2. Penyiapan obat

a. Etiket

Etiket harus jelas dan dapat dibaca agar pasien tidak bingug dosis dan waktu untuk mengkonsumsi obat tersebut.

b. Kemasan obat yang diserahkan

Obat hendaknya dikemas rapi bersih dan pastinya tidak mengalami kerusakan, dalam kemasan obat yang cocok sehingga terjaga kualitasnya dan produktivitasnya.

B. Penyerahan Obat

Selanjutnya, sebelum obat yang akan diserahkan pada pasien, harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dan resep tersebut apakah obat tersebut sudah expied(kadaluarsa) atau tidak dengan ini dokter maupun apoteker juga harus teliti dalam mimilih dan mengecek obat tersebut.

Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker atau asisten apoteker disertai dengan pemberian informasi obat yang akan di berikan pada pasien.

Baca Juga : Pengertian Apotek Menurut Keputusan Menteri Kesehatan

Peningkatan Status Menjadi Apotek Rakyat

Pedagang Eceran Obat dapat merubah statusnya menjadi Apotek Rakyat. Pedagang Eceran Obat dapat merupakan 1 (satu) atau gabungan dari paling banyak 4 (empat) Pedagang Eceran Obat yang ada di sekitar masyarakat sekitar.

Apabila perubahan status dari Pedagang Eceran Obat menjadi Apotek Rakyat merupakan gabungan dari beberapa Pedagang Eceran Obat harus megikuti persyaratan berikut ini :

  1. mempunyai ikatan kerjasama dalam bentuk badan usaha atau bentuk lainnya; dan
  2. letak lokasi Pedagang Eceran Obat berdampingan, yang memungkinkan dibawah satu pengelolaan.
  3. Apotek Rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik

Tata Cara Perolehan Izin Apotek

Setiap orang atau badan usaha rakyat maupun kesehatan dan sebagainya juga bisa mendirikan Apotek Rakyat. Apotek Rakyat harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Untuk memperoleh izin tersebut seorang Apoteker harus melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan setempat Apotek tidak dipungut biaya apapun.

Tata cara memperoleh izin Apotek yaitu:

  1. Permohonan Izin Apotek Rakyat diajukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir model APR-1.
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melalukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek untuk melakukan kegiatan.
  3. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat.
  4. Dalam hal pemeriksaan tidak dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi.
  5. Dalam jangka waktu 12 hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan, atau pernyataan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek.
  6. Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan.
  7. Terhadap Surat Penundaan, apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.
  8. Terhadap permohonan izin Apotek Rakyat yang ternyata tidak memenuhi persyaratan, atau lokasi Apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan-alasannya.